Tarif Naik ke Candi Borobudur Dibatalkan, Ketua Komisi X Apresiasi Presiden Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan wacana tarif naik ke Candi Borobudur bagi wisatawan lokal maupun asing mendapatkan apresiasi banyak kalangan.

Kendati demikian, perlu dipastikan pembatalan wacana tarif naik Candi Borobudur ini diiringi kejelasan konsep konservasi sehingga salah satu warisan budaya dunia asal Indonesia tersebut tetap lestari.

“Kami tentu sangat mengapresiasi langkah tegas Presiden Jokowi yang membatalkan wacana tarif naik ke Candi Borobudur yang sempat dilontarkan Menko Maritim dan Investasi Luhut B Panjaitan beberapa waktu lalu. Kami yakin ada banyak cara untuk menjaga kelestarian candi alih-alih memasang tarif tinggi bagi wisatawan yang ingin naik ke Stupa Borobudur,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Rabu (15/6/2022).

Huda mengatakan upaya konservasi Candi Borobudur memang membutuhkan langkah nyata. Usia bangunan yang mencapai ribuan tahun dengan tingkat kunjungan yang begitu tinggi harus disikapi dengan kebijakan tegas.

Namun ketegasan itu bukan berarti dilakukan dengan memasang tarif tinggi bagi siapa saja yang ingin naik Candi Borobodur.

“Tidak ada jaminan jika tarif tinggi akan menurunkan ancaman kerusakan Candi Borobudur. Seharusnya ketegasan melindungi Borobudur diterjemahkan dengan pembatasan jumlah pengunjung sesuai kajian Balai Konservasi Borobudur,” tegasnya.

Politikus PKB ini menegaskan kebijakan pengenaan tarif sebesar Rp750.000 bagi wisatawan lokal dan USD100 bagi wisatawan asing untuk naik Candi Borobudur justru akan menciptakan diskriminasi sosial. Nantinya Borobudur hanya bisa dinikmati oleh mereka yang berduit saja.

Bahkan bagi umat Budhha kebijakan tarif tinggi tersebut akan mengancam kebebasan mereka untuk menjalankan ibadah di Kawasan Candi Borobudur.