Tata Kelola APBN Harus Berientasi Hasil, Bukan Prosedur

jpnn.com, BOGOR - Presiden Joko Widodo meminta para jajarannya segera membenahi sistem tata kelola dan administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), agar lebih efektif dan efisien. Menurutnya, selama ini masih banyak prosedur yang menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran tanpa hasil yang maksimal.

"Saya minta pada seluruh menteri, lembaga, pemerintah daerah, untuk terus melakukan penyederhanaan dalam pelaksanaan APBN sehingga orientasinya adalah hasil, bukan orientasinya prosedur,” ungkap Presiden yang akrab disapa Jokowi saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/12).

Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi menyerahkan DIPA 2018 kepada 86 kementerian dan lembaga (K/L) yang nilai seluruhnya mencapai Rp 847,4 triliun serta DIPA transfer daerah dan dana desa tahun 2018 sebesar Rp 766,2 triliun. DIPA tersebut merupakan bagian dari APBN tahun anggaran 2018 yang berjumlah Rp 2.220,7 triliun.

Menurut Jokowi, jumlah yang sangat besar itu harus dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat. Karena itu, Kepala Negara mengingatkan kepada para jajarannya dan kepala daerah untuk memperbaiki kualitasnya agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan sebelumnya.

"Harus kita jaga bersama-sama baik dari sisi perencanaan, penganggaran, maupun nantinya di dalam implementasi pelaksanaannya,” katanya dalam acara yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pada forum tersebut, mantan gubernur DKI Jakarta itu juga menyampaikan sejumlah arahan terkait pengelolaan dana APBN baik di tingkat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Salah satunya, harus ada sinkronisasi, keterpaduan, serta sinergi antar-kegiatan yang didanai APBD kota, APBD kabupaten, APBD provinsi, APBN, hingga dana desa.

“Ini harus sambung, harus terintegrasi. Kalau tidak, ini saya ulang lagi, bangun bendungan, bangun waduk-waduknya, irigasinya bertahun-tahun enggak ada. Jangan kita ulang sekali lagi seperti ini,” tegas mantan wali kota Surakarta ini.

Selain itu, perencanaan dan penggunaan anggaran harus fokus pada kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Belanja publik dan belanja mandatory juga harus terus ditingkatkan. Mulai dari belanja pendidikan, kesehatan, dana desa, hingga infrastruktur.