TDL Tak Naik, Anggaran Kementerian Terancam Dipangkas
Selasa, 28 September 2010 – 15:14 WIB
Alternatif ini, kata Agus, diperlukan untuk menutupi beban anggaran yang harus ditanggung pemerintah karena TDL batal naik. Di antaranya adalah dengan memastikan maksimalisasi sumur gas, meyakinkan proyek 10.000 MW bisa selesai tepat waktu, memastikan harga batu bara dapat diperoleh dengan harga yang baik, memperbaiki administrasi kerja di PLN, serta meyakinkan losses dapat terkendali.
"Tapi seandainya itu pun tidak bisa, maka artinya akan ada resiko fiskal. Bila ada resiko nfiskal, maka kami terpaksa melakukan penghematan anggaran di K/L. K/L harus dapat memahami ini, karena kita tidak bisa mengatasi subsidi energi dan BBM ini. Karena itu, nanti kita akan minta K/L untuk mengurangi anggarannya, khususnya pada anggaran rutin. Ini alternatif kalau TDL tidak naik," tegas Agus.
Namun meski telah menyiapkan berbagai alternatif bila TDL batal naik, Agus tetap mengharapkan agar pada tahun 2011 mendatang, rencana kenaikan TDL tetap dapat disetujui oleh Banggar DPR RI. "Kepada Bapak dan Ibu di DPR, kita akan yakinkan bahwa asumsi kenaikan 15 persen itu perlu dilakukan selama 4 tahun secara terus-menerus. Jadi kita tidak lagi bergantung pada kondisi yang membahayakan APBN. Karena selama ini pemerintah menanggung biaya subsidi yang sangat besar," katanya.