Teganya Bro! Hampir Separuh Uang E-KTP jadi Bancakan

Awalnya, Menteri Dalam Negeri saat itu Gamawan Fauzi mengirimkan surat pada Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait usulan pembiayaan proyek E-KTP. Pembiayaan diubah dari dana pinjaman hibah luar negeri (PHLN) ke anggaran rupiah murni.

Dari situ terjadinya pembahasan di Komisi II DPR dan terjadilah permintaan uang.

Ketua Komisi II saat itu Burhanudin Napitupulu (alm) disebut meminta uang pada Gamawan.

Gamawan awalnya tidak bisa memenuhi permintaan itu. Mulailah dicari sebuah solusi.

Pemberian uang untuk DPR dicarikan dari rekanan yang biasa mendapatkan proyek di Kemendagri.

Sejumlah pembahasan informal dilakukan pejabat di Kemendagri, DPR dan rekanan. Akhirnya terjadilah kesepakatan. DPR menyetujui anggaran EKTP sebesar Rp 5,9 triliun secara multiyears.

Namun uang sebanyak itu tidak seluruhnya untuk keperluan proyek. Hampir setengahnya disebut dibagi-bagikan.

Apa yang ada dalam dakwaan itu sebenarnya persis ''nyanyian'' M. Nazaruddin (terpidana kasus korupsi Wisma Atlet yang juga terlibat perkara EKTP) selama ini.