Tegas, KPK Segera Umumkan Nama Cakada Tersangka Korupsi

Menurut dia, persoalan itu bisa dibincangkan kembali. Sehingga keluar solusi. ”Semuanya bisa dibicarakan dengan baik. Jangan dipolemikan di masyarakat,” terang dia. Karena itu pula, dia menilai harus ada pembicaraan antara Kemendagri dengan KPK.

Dengan demikian penegakan hukum terhadap pelaku korupsi tetap berjalan sesuai koridor. Sedangkan pilkada yang berlangsung di 171 daerah juga berlangsung sebagaimana mestinya.

”Satu sisi juga tidak mengganggu jalannya pilkada serentak. Di sisi lain hukum masih ditegakan tanpa pandang bulu. Itu kan yang diharapkan seperti itu,” beber Wiranto. Polemik yang muncul pasca Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan keterangannya pun tuntas.

Guna menuntaskan berbagai persoalan pilkada serentak, masih kata Wiranto, Senin (12/3) mendatang Kemenko Polhukam akan menyelenggarakan rapat bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU). ”Rapat dengan KPU kami tuntaskan masalah-masalah,” imbuhnya.

Ketika dikonfirmasi kemarin, Komisioner KPU Ilham Saputra pun membenarkan keterangan tersebut. Dia menyampaikan bahwa instansinya akan mengadakan rapat dengan Kemenko Polhukam. ”Persiapan pemilu saja,” imbuhnya.

Berkaitan dengan aliran dana mencurigakan yang berhubungan dengan pilkada serentak tahun ini, PPATK tidak membantah bahwa mereka sudah melihat transaksi mencurigakan. ”Ya ada, ada sih,” kata Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin.

Dia pun menyampaikan, instansinya tidak hanya membuat tim dengan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu). Melainkan juga dengan KPU. ”Kami akan bentuk dengan KPU juga,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae menuturkan bahwa PPATK bukan kali pertama turut serta menelusuri aliran dana berkaitan dengan pilkada.