Teka-Teki Koalisi Capres dan Cawapres

Ceruk segmen TGB berbeda dengan Jokowi, ini jelas menguntungkan Jokowi, selain merepresentasikan suara Indonesia timur.

Selanjutnya membaca dan mengenal sosok Ma'ruf Amin, punya peluang besar sebagai cawapres Jokowi, walaupun Jokowi punya hak prerogatif. Ada yang sangat penting PDIP untuk dikalkulasi dan dihitung. Cawapres yang senior dari segi umur, yang karir kira- kira habis di tahun 2024, tidak curi start atau jangan sampai membahayakan PDIP.

Ma'ruf Amin lebih mudah mendapatkan restu dari parpol koalisi pendukung utama dalam hal ini Megawati dan PDIP, restu Megawati determinan menentukan siapa cawapres Jokowi.

Seandainya Jokowi memainkan strategi politik bumi hangus, maka ada potensi Jokowi mengandeng Mahfud MD dan Ma'ruf Amin, tidak satu pun mengambil cawapres dari tokoh parpol/ketua umum.

Tingkat penerimaan (akseptabel) parpol koalisi lebih bagus, sebab tidak satu pun kader atau ketua umum parpol menjadi cawapres Jokowi, sehingga adil bagi semua parpol pengusung. Jokowi tidak perlu perang urat saraf dengan ketua umum parpol pengusung yang terkesan memaksakan kadernya menjadi cawapres pendamping Jokowi.

Ada beberapa kriteria menjadi penting juga dipertimbangkan parpol dalam memilih cawapres. Pertama, dari sisi kualifikasi akseptabilitas, penerimaan dan kesukaan publik, seberapa besar restu dari elite dan penerimaan parpol koalisi terhadap figur cawapres tersebut. Sejauhmana beliau diterima tataran masyarakat, elite politik, opinion leader dan massa grasroot.

Kedua, modal racikan elektoral menjadi penting sebagai cawapres dalam pertarungan kontestasi elektoral pilpres. Baik popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas mesti satu tarikan nafas alias sejalan dan tak boleh senjang.

Ketiga, soal chemestry (nuansa kebatinan) capres dan cawapres menjadi pertimbangan juga. Kalau nanti wapres terkesan lebih menonjol dari presiden, terkesan wapres cita rasa "the real president", dalam pemerintahan tak boleh ada matahari kembar.