Telak, Jokowi Sentil BPN Sumbar Soal Utang ke Rakyat

jpnn.com, DHARMASRAYA - Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN untuk mewujudkan target penerbitan sertifikat tanah bagi rakyat Sumatra Barat tuntas seluruhnya pada tahun 2023.

Hingga saat ini baru 700 ribu sertifikat tanah yang berhasil diterbitkan dan diserahkan kepada masyarakat Sumatra Barat. Padahal, seharusnya ada 1.700.000 yang harus segera dicetak.

"Kantor BPN di Sumatra Barat masih punya utang kepada rakyat satu juta sertifikat yang harus segera diselesaikan," ujar Presiden, di Gelanggang Olahraga (GOR) Dharmasraya, Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Sumbar pada Rabu (7/2).

Pada kesempatan itu, Presiden yang akrab disapa dengan panggilan Jokowi menjelaskan betapa pentingnya sertifikat sebagai bukti hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Salah satunya adalah untuk menghindari sengketa tanah yang terjadi hampir di seluruh Tanah Air.

"Saya kejar-kejar terus supaya bapak, ibu, dan saudara semua tahu, setiap saya ke daerah, keluhan yang masuk ke saya selalu sengketa tanah, sengketa lahan di mana-mana," ungkapnya.

Karena itu, suami Iriana meminta agar masyarakat memperbanyak dan menjaga dengan baik sertifikat yang dimiliki di tempat yang aman serta tidak mudah rusak, apalagi hilang.

"Jadi kalau yang asli hilang ngurusnya mudah. Dengan fotokopi datang ke kantor BPN bilang, 'Pak sertifikat saya hilang' sudah gampang nyarinya, kalau tidak ada fotocopynya sulit," tutur Jokowi.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam acara tersebut adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Sosial Idrus Marham, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan dan Komisaris Utama BRI Andrinof Chaniago.(fat/jpnn)