Tenaga Teknis Administrasi Belum Jadi Prioritas, Honorer K2 Minta Tolong Jokowi

Yosi mengatakan honorer K2 merupakan masalah lama. Jangan ada lagi yang tidak diakomodir jabatan-jabatan di dalam database BKN. 

Kalau memang ingin menyelesaikan masalah honorer K2, Presiden Jokowi disarankan melanjutkan roadmap penyelesaian honorer K2 tahun 2015 lalu.

Contohnya, honorer K2 teknis dan administrasi di Pemadam kebakaran Kabupaten Kerinci. Pemkabnya tidak mengusulkan formasi untuk jabatan teknis dan administrasi PPPK 2022/ 2023.

"Bagaimana honorer K2 teknis administrasi diselesaikan jika tidak diusulkan Pemda," ujar Yosi.

 Pemerintah pusat, lanjutnya, harus tanggap, tidak perlu lagi minta pendapat pemda. Selain itu, harus tegas, kalau tidak masalah ini akan terus berlanjut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta MenPAN-RB Azwar Anas mencari solusi terhadap masalah tenaga honorer di daerah. Instruksi presiden tersebut disampaikan dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023 di Balikpapan, Kamis (22/2). (esy/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini: