Tenang, Tak Ada Pilih Kasih Antara SMA dan SMK

jpnn.com, JAKARTA - Pendidikan vokasi menjadi target pemerintahan era Presiden Joko Widodo. Alasannya, program pendidikan harus berubah mengikuti tuntutan pasar.

"Memang SMK saat ini diprioritaskan karena presiden ingin lulusannya siap kerja. Makanya semuanya diubah, gurunya, kurikulumnya agar sesuai kebutuhan pasar. Namun, bukan berarti SMA dianaktirikan, tetap ada perhatian pemerintah," terang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy saat memberikan pembekalan dalam prarembuk nasional pendidikan dan kebudayaan di Depok, Senin (5/2).

Dia menjelaskan, dalam kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi dan pembangunan ekonomi nasional, Kemendikbud menjalankan tugas sesuai dengan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016.

Dengan begitu diharapkan pada 2025, SMK bisa berperan sebagai rumah inovasi atau kewirausahaan.

"Untuk mewujudkan hal tersebut, Kemendikbud telah merevitalisasi dan memfasilitasi sebanyak 219 SMK bisa bekerja sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), serta melakukan kerja sama dengan beberapa negara," tutur Menteri Muhadjir.

Kemendikbud juga terus berusaha melakukan percepatan penyediaan guru produktif.

Hingga 2017 telah menghasilkan 10.105 guru keahlian ganda, dan 10.304 guru telah memiliki sertifikat kompetensi keahlian.

Dia berharap, setiap provinsi bisa membuat peta jalan penataan dan pengembangan SMK agar selaras dengan kebutuhan DUDI serta pengembangan ekonomi di daerahnya.