Tepis Dualisme DPR, Dede Pamerkan Surat Meskes

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf menyatakan bahwa kini sudah tidak lagi ada dualisme DPR RI. Politikus Partai Demokrat itu menegaskan, pemerintah juga sudah mengakui pimpinan DPR dan alat kelengkapan dewan (AKD) yang sudah ada.

Menurut Dede, pengakuan pemerintah itu dibuktikan dengan adanya surat dari Menteri Kesehatan Nila F Moeloek perihal balasan atas undangan rapat kerja Komisi IX DPR. Sebelumnya, Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan melayangkan surat undangan rapat kerja ke menteri kesehatan guna membahas peta jalan (road map) kesehatan nasional untuk jangka lima tahun, termasuk di dalamnya mengenai program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Surat tersebut kami layangkan tanggal 4 November, dan tanggal 7 November  kami sudah mendapat surat balasan yang isinya menteri kesehatan masih me-reorganize internalnya terkait dengan stakeholder yang ada dalam Kemenkes sehingga minta dijadwal ulang," ungkap Dede di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (10/11).

Dede menjelaskan, menkes dalam suratnya meminta penjadwalan ulang rapat kerja karena hendak melakukan konsolidasi. "Sehubungan dengan itu, mohon kiranya agar rapat kerja Komisi IX dengan Kemenkes dapat dijadwal ulang agar kami benar-benar mantap dalam menyampaikan dan berdiskusi  dengan pimpinan dan anggota Komisi IX DPR RI," ucap Dede membacakan isi surat Kemenkes.

Mantan Gubernur Jawa Barat itu menegaskan, surat balasan dari Kemenkes menunjukan pemerintah sudah menganggap surat dari Komisi IX sebagai keputusan resmi DPR sehingga dibalas juga secara formal. "Jadi kita sudah bekerja. Bahwa kemudian dari pihak pemerintah (Kemenkes) belum siap, saya pikir hanya masalah penjadwalan saja, bukan masalah-masalah lain yang mungkin yang sekarang lagi ramai. Betul sekali tidak ada kaitannya dengan adanya dualisme di DPR RI," pungkas Dede.(boy/jpnn)