Terkait Penanganan Covid-19, Syarief Hasan: Pemerintah Harus Hati-Hati, Utamakan Kepentingan Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Pandemi Covid-19 telah banyak menimbulkan dampak yang luas kepada rakyat Indonesia. Untuk melakukan upaya penanganan saat dan pemulihan pasca pandemi, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Perppu yang sudah disahkan menjadi UU tersebut, memberikan amanat kepada Pemerintah dan lembaga terkait untuk perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan dalam masa dan pasca pandemi Covid-19.

Dalam perjalanannya, muncul usulan agar salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya penanganan pandemi untuk mencetak uang baru hingga Rp 600 triliun. Usulan tersebut kemudian direspons oleh Gubernur BI Perry Warjoyo bahwa tidak mungkin melaksanakan kebijakan tersebut karena bukan kebijakan moneter.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua MPR RI Syariefuddin Hasan mengungkapkan bahwa dirinya sebelumnya sempat melemparkan permintaan agar pemerintah berhati-hati bila ingin merealisasikan rencana mencetak uang baru Rp 600 trilliun. Sebab, kebijakan tersebut akan mendorong meningkatnya inflasi serta menurunkan daya beli rakyat.

“Ternyata permintaan agar pemerintah hati-hati, ditanggapi positif oleh Gubernur BI. Mengapa pemerintah harus hati-hati? Sebab kebijakan yang akan ditempuh tersebut, bisa menaikan defisit di atas 3% (diizinkan Perppu No. 1 tahun 2020),” kata Syarief, dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat (8/5/2020).

Melihat analisa tersebut terutama potensi kenaikan defisit, Syarief  Hasan menekankan, apakah pemerintah akan mencari utang baru. Sedangkan saat ini saja utang Indonesia sudah mencapai lebih dari Rp 6000 Trilliun. Artinya, utang rakyat akan semakin meningkat tajam. Debt Ratio Indonesia juga akan meningkat tajam bisa mencapai 60-70% ( Era SBY sudah turun dari 56 % jadi 24 %) dan kini sudah naik lagi ke 30%.

“Hal tersebut akan mendapatkan respons negatif dari investor dan pasar,” tegasnya.

Pimpinan MPR dari Partai Demokrat ini mengungkapkan, untuk menghindari berbagai dampak negatif tersebut bisa diterapkan beberapa strategi. Salah satunya adalah, melakukan realokasi anggaran proyek-proyek infrastruktur seperti anggaran calon ibu kota baru serta melakukan berbagai penghematan anggaran lainnya secara terukur dan transparan, seperti anggaran untuk program pelatihan online kartu prakerja.