Terobosan Layanan BNP2TKI untuk TKI di Perbatasan

jpnn.com - NUNUKAN —  BNP2TKI punya teronosan baru untuk para TKI yang berada di daerah perbatasan. Badan yang dipimpin Nusron Wahid itu membuat Program Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan TKI di Daerah Perbatasan Nunukan. Progam itu diresmikan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, Selasa (16/2)di kantor BP3TKI Nunukan.

Program ini merupakan pelayanan terpadu BNP2TKI bagi TKI/Calon TKI di daerah perbatasan. Ya, TKI di daerah perbatasan kerap mengahadapi berbagai permasalahan. Misalnya negara tetangga yang mempekerjakan TKI secara nonprosedural, praktik mafia percaloan, kesulitan pengurusan dokumen, dan penanggulangan  TKI Deportan.

Lahirnya program ini sebagai tindaklanjut dari prinsip Nawacita Presiden. Yaitu negara harus hadir didalam setiap sendi kehidupan masyarakat. Nah, karena banyaknya permasalahan TKI di perbatasan, maka dengan program riil adalah bentuk negara hadir untuk peningkatan kualitas TKI, pelayanan dokumen TKI, pemberdayaan TKI serta program keluarga TKI.

“Program ini adalah program one stop service karena terintegrasi antara imigrasi, dukcapil, dan instansi lainnya. Di kantor BP3TKI juga ada tempat penginapan TKI gratis yang mampu menampung 75 orang dan disediakan makan. Selama 5 hari para TKI mengurus dokumen, dan diberikan pelatihan kerja serta wawasan kebangsaan.” ujar Menteri Puan.

Acara dihadiri oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly, Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, Bupati Nunukan Basri, Dirjen Binapenta Heri Sudarmanto, Direktur Eksekutif Bank Indonesia R. Mirmansyah.

Ada juga Sekretris BNPP Triyono Budi Sasongko, Deputi Koordinasi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Kepala Urusan Hubungan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, Muspida Nunukan serta pejabat lainnya.

Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan TKI yang diresmikan terletak di kantor BP3TKI Nunukan, Jl. Tien Soeharto No. 21 Nunukan, Kalimantan Utara ini memperoleh apresiasi selain dari Menko PMK juga Menteri Hukum dan HAM atas keberhasilan BNP2TKI membuat pelayanan satu atap (one stop services) untuk perlindungan bagi TKI.

“Dengan adanya terobosan pelayanan ini, semua urusan mulai dari pengurusan dokumen akan dilakukan secara one stop servicedikantor BP3TKI Nunukan. Harapannya, program ini mampu menekan angka TKI Nonprosedural yang selama ini cukup tinggi.” ujar Kepala BNP2TKI Nusron Wahid.