Teror Marak Lagi, Tolong Evaluasi Anggaran 3 Institusi Ini

jpnn.com, JAKARTA - Center for Budget Analysis (CBA) meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi lembaga yang bertanggung jawab menangani persoalan terorisme menyusul maraknya aksi teror dalam sepekan terakhir. Koordinator Investigasi CBA Jajang Nurjaman menyatakan, sebaiknya presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu mengevaluasi anggaran untuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) serta Badan Intelijen Negara (BIN). 

"Evaluasi yang kami maksud penggunaan anggaran terkait penanggulangan aksi terorisme di tiga lembaga tersebut. Catatan kami menunjukkan ketiga lembaga itu kurang maksimal dalam menggunakan anggaran yang dimiliki," ujar Jajang di Jakarta, Kamis (17/5).

Menurut Jajang, catatan CBA memperlihatkan sebagian besar anggaran di tiga lembaga tersebut 
habis hanya untuk alokasi yang tidak produktif seperti belanja pegawai. Sebagai contoh di Polri, tahun ini memperoleh anggaran Rp 95 triliun dari APBN.

Dari jumlah itu, sebesar Rp 44,2 triliun habis untuk belanja pegawai. Sementara terkait penindakan tindak pidana terorisme hanya dianggarkan Rp 435,8 miliar. Kemudian ditambah anggaran terkait penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri berkeadaan tinggi senilai Rp 3 triliun.

Sedangkan BNPT memperoleh anggaran Rp 505,5 miliar dari APBN 2018. Dari jumlah itu, anggaran untuk penanggulangan teroris di bidang penindakan hanya Rp 122 miliar, sementara untuk penanggulangan sebesar Rp 169 miliar.

Adapun di BIN, total anggaran pada 2018 mencapai Rp 5,6 triliun. Sebagian besar digunakan untuk biaya dukungan administrasi dan sumber daya manusia (SDM) sebesar Rp 3,5 triliun.

Sisanya digunakan untuk program pengembangan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan keamanan negara senilai Rp 1,9 triliun.  "Sementara terkait operasi intelijen dalam negeri hanya dianggarkan Rp 899 miliar dan operasi kontraintelijen senilai Rp 411,2 miliar," sebutnya.(gir/jpnn)