Teruntuk Fraksi Penolak Hak Angket, TPDI Bilang Kecurangan Pemilu Merugikan Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menyindir fraksi yang tidak setuju dengan wacana DPR menggunakan hak angket demi menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024.

Menurut Petrus, fraksi yang kontra hak angket menganggap pelanggaran pemilu tidak bisa dibawa ke DPR RI dan hanya bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, kata dia, MK memiliki kewenangan terbatas dalam mengusut sengketa pelanggaran pemilu seperti tertuang dalam aturan.

Misalnya, kata alumnus Universitas Jayabaya itu, MK hanya menyelesaikan sengketa hasil pemilu dengan pihak pengadu berasal dari peserta kontestasi politik. 

"Dia (MK, red) hanya menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilu, soal angka-angka yang diperoleh antara paslon presiden dan yang boleh mengadukan ke sana hanya peserta pemilu," kata Petrus ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/2).

Menurutnya, dugaan kecurangan pemilu di sisi lain tidak hanya dirasakan oleh peserta kontestasi politik, melainkan rakyat Indonesia.

Petrus bahkan menyebut manipulasi hasil suara pemilu 2024 dalam praktinya merugikan masyarakat sebagai pemilik hak pilih.

Hanya saja, lanjut dia, proses MK membuat rakyat tidak punya kesempatan ikut mengajukan diri sebagai pihak yang dirugikan dari dugaan kecurangan pemilu.