Lebih lanjut dia menyontohkan Kunker yang kurang penting misalnya dalam konteks fungsi pengawasan DPR. "Kunjungan kerja untuk fungsi pengawasan kita tidak setujui sejak awal. Sebab, kalau disetujui bisa-bisa anggota DPR kerjanya ke luar negeri terus-menerus. Nah, untuk fungsi pengawasan ini pimpinan DPR memberikan batasan dan izin, ke negara mana yang layak dan tidak layak, untuk diambil oleh Komisi,” tegasnya. (fas/jpnn)
JAKARTA - Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan tidak semua kunjungan kerja (Kunker) luar negeri anggota DPR disetujui pimpinan DPR dan fraksi-fraksi.