Tiga Hari Di Medan, Penyidik KPK Periksa 44 'Petinggi' Sumut
jpnn.com - JAKARTA - Luarbiasa, tiga hari turun ke Medan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercatat memeriksa hingga 44 orang sebagai saksi.
Antara lain, pimpinan dan anggota DPRD Sumut, pejabat Pemerintah Provinsi Sumut dan sejumlah saksi lain, yang dinilai dibutuhkan keterangannya terkait dugaan suap anggota DPRD Sumut.
Total jumlah saksi diketahui setelah pada Senin (14/12), penyidik menjadwalkan pemeriksaan sebelas orang. Kemudian pada selasa (15/12) kembali diperiksa sebelas nama lain dan sepanjang Rabu (16/12) dijadwalkan pemeriksaan terhadap 22 nama.
"Selama tiga hari itu jumlahnya 11 ditambah 11 dan ditambah 22 orang. Jadi semuanya yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan berjumlah 44 orang," ujar Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati kepada JPNN, Rabu petang.
Untuk pemeriksaan pada Rabu, beberapa nama dari total 22 orang yang dipanggil antara lain, dua orang diketahui menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sumut. Yaitu Ruben Tarigan dan Parliansyah Harahap. Kemudian 18 orang anggota DPRD periode 2014-2019. Masing-masing, Sutrisno Pangaribuan, Sarma Hutajulu, Sudarto Sitepu dan Wagirin Arman.
Kemudian Syamsul Bahri Batubara, Novita Sari, Raja Indra Saleh, Khairul Anwar dan Zahir. Lalu Burhannuddin Siregar, Hidayah Herlina Gusti, Herman Sembiring dan Philips Perwira Juang Nehe.
Nama anggota DPRD lainnya, Tigor Lumban Toruan, M Hafez, Effendi Panjaitan, Baskami Ginting, Satya Yudha Wibowo, dan Wasner Sianturi. Sementara dua nama lainnya masing-masing Kepala Bagian Keuangan Pemprov Raja Indra Saleh dan seorang dari kalangan swasta Arjun Batubara.
Menurut Yuyuk, nama-nama diperiksa sebagai saksi, sebagai tindaklanjut dari proses penyidikan yang sejak beberapa bulan terakhir terus diintensifkan lembaga antirasuah tersebut.
JAKARTA - Luarbiasa, tiga hari turun ke Medan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercatat memeriksa hingga 44 orang sebagai saksi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
- Humaniora
Demi Perbaikan Hukum, Presiden Prabowo Disarankan Mencopot Jenderal Listyo
Selasa, 26 November 2024 – 19:00 WIB - Hukum
IPW Minta Masyarakat Menunggu Hasil Penyelidikan Kasus Penembakan di Semarang
Selasa, 26 November 2024 – 17:37 WIB - Hukum
Tok, Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Tom Lembong
Selasa, 26 November 2024 – 16:53 WIB - Hukum
Jaksa Dianggap Mengambil Alih Kewenangan Penyidikan di Kasus Korupsi Timah
Selasa, 26 November 2024 – 16:32 WIB
- Hukum
Menag Dikirimi Sejumlah Barang Berharga oleh Orang Misterius
Selasa, 26 November 2024 – 13:48 WIB - Sosial
Akun Fufufafa Disebut Identik dengan Gibran, Unggahannya Mengarah ke Gangguan Jiwa
Selasa, 26 November 2024 – 15:32 WIB - Pilkada
Edi Lemkapi Soroti Pernyataan Soal Partai Coklat, Dia Bilang Begini
Selasa, 26 November 2024 – 15:09 WIB - Olahraga
Persis Solo Resmi Tunjuk Ong Kim Swee Sebagai Pelatih, Siapkan Revolusi di Sisa Laga Liga 1
Selasa, 26 November 2024 – 15:50 WIB - Pilkada
Deddy PDIP: Saya Tersinggung, Pak Prabowo Diperlakukan Seperti Itu di Solo
Selasa, 26 November 2024 – 18:32 WIB