Tiga Provinsi Belum Serahkan Raperda APBD
Sabtu, 22 Januari 2011 – 01:41 WIB
JAKARTA -- Hingga kemarin (21/1), masih ada tiga provinsi yang belum menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2011 ke Kemendagri. Ketiga provinsi itu adalah Bengkulu, Papua Barat, dan Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Untuk provinsi lainnya, sudah menyerahkan raperda APBD ke kemendagri untuk dievaluasi.
Yuswandi menyatakan, lantaran hanya tiga provinsi yang belum menyerahkan raperda APBD-nya di pertengahan Januari 2011 ini, maka ini sebuah kemajuan. "Ini cukup baik dibanding tahun-tahun sebelumnya," ujar Yuswandi.
Namun diakui, untuk tingkat kabupaten/kota masih banyak yang belum menyerahkan raperda APBD-nya ke tingkat provinsi untuk dievaluasi. Jika pembahasannya antara pemda dengan DPRD-nya deadlock, kata Yuswandi, maka kabupaten/kota tersebut menggunakan APBD tahun lalu. "Beberapa kabupaten/kota sudah melakukan itu, seperti Tuban," imbuh mantan Direktur Perencanaan Anggaran Kemendagri itu.
JAKARTA -- Hingga kemarin (21/1), masih ada tiga provinsi yang belum menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2011 ke Kemendagri. Ketiga
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
Ini Solusi dari Dharma Kun untuk Atasi Banjir di Jakarta
-
Komisi III Akan Gelar Fit and Proper Test 10 Calon Pimpinan KPK
-
Pengungsi Erupsi Lewotobi Kekurangan Persediaan Air Bersih
-
Ahmad Luthfi Ajak Raffi Ahmad dan Sejumlah Selebritas Blusukan
-
Sejumlah Sekolah jadi Pos Pengungsian Korban Erupsi Lewotobi
BERITA LAINNYA
- Industri
Bea Cukai Berikan Fasilitas KITE ke Perusahaan Pengolah Plastik Ini
Senin, 18 November 2024 – 17:03 WIB - Bisnis
Pertamina Patra Niaga Regional JBB Tutup Gelaran SME Market 2024 Keempat di Bandung
Senin, 18 November 2024 – 16:47 WIB - Syariah
HUT ke-20 Bank Sumut Syariah, Pj Gubernur Minta Inovasi Dilanjutkan
Senin, 18 November 2024 – 15:22 WIB - Produk
Peluncuran Online Eksklusif Heart Bag Kolaborasi Voneworld & Heart Evangelista, Hanya di Shopee
Senin, 18 November 2024 – 15:07 WIB
BERITA TERPOPULER
- Humaniora
Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2: Honorer Masa Kerja 2 Tahun Kurang 1 Bulan Bisa Dibantu?
Senin, 18 November 2024 – 16:53 WIB - Riau
Konon Kerugian Negara di Kasus SPPD Fiktif DPRD Riau Capai Rp 100 Miliar Lebih, Ini Kata BPKP
Senin, 18 November 2024 – 18:38 WIB - Humaniora
Mantan Menkominfo Budi Arie Adukan Tempo ke Dewan Pers
Senin, 18 November 2024 – 20:28 WIB - Kriminal
Polisi Periksa 3 Saksi dalam Kasus Wanita Tewas Bersimbah Darah di Rumah Ngaglik
Senin, 18 November 2024 – 18:08 WIB - Humaniora
Mendikdasmen Abdul Mu'ti Sebut Penempatan Guru PPPK Tidak Bisa Pakai Permen
Senin, 18 November 2024 – 20:07 WIB