Tiket Pesawat Mahal, Gubernur Bertemu Bos Lion Air, Hasilnya?

Kepala Dinas Pariwisata NTB H Lalu Mohammad Faozal menjelaskan, low season tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan jumlah kunjungan terjadi di seluruh Indonesia.

Penyebabnya bukan karena internal pemerintah daerah, tetapi banyak faktor eksternal yang mempengaruhi tingkat kunjungan. Mulai dari kenaikan harga tiket yang tidak terkontrol, penundaan penerbangan ke berbagai tujuan, hingga bagasi berbayar.

Ia mengklaim, di tengah situasi yang tidak menentu tersebut, wisata Meeting Incentive, Convention and Exhibition (MICE) jadi penyelamat. Beberapa pertemuan tingkat nasional dan acara pemerintah daerah banyak digelar di hotel-hotel. Sehingga pelaku usaha hotel kembali bergairah. Para tamu yang hadir dalam MICE bisa datang karena dibiayai instansinya, harga tiket tidak jadi persoalan.

Di sisi lain penerbangan internasional juga sampai saat ini tidak ada masalah. Maskapai Air Asia dan Slik Air sudah mulai membaik. Bahkan Air Asia akan menambah frekuensi penerbangan. "Tapi penerbangan domestik tertekan, di Bali pun sama," ujar Faozal.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa mengintervensi terlalu jauh karena masalahnya sudah menasional. Sehingga harus diselesaikan dengan kebijakan dari pusat. "Kewenangan kita untuk intervensi airline tidak ada," katanya.

Di tingkat pusat saja persoalan tersebut belum bisa diatasi. Jangankan kementerian, presiden sudah bicara di hari ulang tahun Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Presiden akan memanggil Dirut Pertamina terkait harga avtur dan memanggil maskapai terkait harga tiket. Hingga saat ini harga tiket masih mahal. "Tidak ada dampak bicaranya presiden," katanya.

Maskapai Garuda Indonesia menurunkan harga 20 persen. Tapi diturunkan dari harga yang sudah naik, sehingga tetap mahal.

Upaya Pemprov menurutnya sudah maksimal. Gubernur NTB sudah bersurat ke menteri dan maskapai, tapi tetap saja belum ada solusi. Ia sendiri sudah bicara dengan Menteri Pariwisata, tapi kementerian sangat hati-hati berbicara karena menyangkut kewenangan menteri yang lain. Seperti Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan. (ili/r7)