Tim Antimafia Migas Akhiri Masa Kerja, Ini Rekomendasinya

jpnn.com - JAKARTA – Tugas Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) atau Tim Antimafia Migas resmi berakhir Rabu (13/5). Sebelum purna-tugas, mereka menghasilkan 12 rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola migas supaya jauh dari para mafia. Inti rekomendasinya adalah transparansi, efisien, dan akuntabel.

Ketua Tim RTKM Faisal Basri berharap pembentukan tim tidak untuk basa-basi. Artinya, pemerintah harus berkomitmen untuk melaksanakan berbagai rekomendasi yang dihasilkan selama enam bulan bekerja. ’’Kami ingin efisien dan dibuat rambu-rambunya supaya tidak mudah bagi pemburu rente untuk masuk,’’ ujar Faisal.

Dari sejumlah masukan perbaikan tata kelola migas, Tim RKTM membaginya menjadi 12 rekomendasi. Mulai rekomendasi umum soal tata kelola migas, format tata kelola yang lebih baik, sistem fiskal sektor hulu migas, perpanjangan kontrak migas, perizinan dan investasi, infrastruktur, hak daerah, serta keberpihakan kepada industri dan usaha nasional.

Lantas, terkait dengan tata niaga dan pengadaan minyak mentah dan BBM, penentuan harga BBM di dalam negeri, serta rekomendasi lain-lain. Untuk poin terakhir, lain-lain yang dimaksud adalah mendorong pertumbuhan produksi dan penggunaan gas bumi dalam negeri. ’’Salah satunya, penerapan kebijakan gas pooling price yang menyeragamkan harga gas pada tingkat atau kelompok konsumen tertentu,’’ imbuhnya.

Sebanyak 12 rekomendasi itu bermuara pada penguatan kelembagaan sektor migas. Faisal Basri dan tim sepakat ada kekuatan yang ingin mengganggu dan mempertahankan praktik curang.

’’Kami tidak melawan mafia dengan senjata atau borgol. Tapi, memperkukuh kelembagaan,’’ katanya. Meski demikian, dia juga sempat menyentil PT Pertamina (Persero) yang terkesan setengah-setengah menjalankan rekomendasi. Terutama soal penghilangan premium dalam jangka waktu enam bulan.

Padahal, lanjut dia, tim menilai Pertamina bisa menghapus premium dalam waktu yang singkat karena ada dukungan dari kilang TPPI. Tetapi, kasus yang baru terjadi membuat orang-orang takut menjamah TPPI. Ujung-ujungnya, rekomendasi tidak jelas kapan direalisasikan. ’’Katanya nggak bisa karena butuh waktu. Eh, mengeluarkan pertalite bisa,’’ sindirnya.

Sementara itu, Menteri ESDM Sudirman Said memastikan rekomendasi yang dikeluarkan tim RTKM bakal ditindaklanjuti. Saat ini dia menyebut ada beberapa rekomendasi yang dijalankan. Misalnya, mulai menghilangkan bensin premium, memutus peran Petral, sampai membentuk komite eksplorasi migas.