Tindaklanjuti Arahan Jokowi, Kepala BP2MI Cari Solusi Masalah Penempatan Calon PMI

Dalam kesempatan itu, Benny pun memberikan penjelasan tentang Revolusi Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia. Dia pun menjelaskan tentang diagram Revolusi Ketenagakerjaan PMI.

Benny memetakan stakeholder, yakni lembaga negara pemegang wewenang yang bertindak sebagai regulator (Kemnake, Kemenlu, BP2MI, dan sebagainya), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), serta Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan lembaga pendidikan.

"Saya menyebutnya golden-triangle revolusi ketenagakerjaan. Tiga pihak yang harus berkolaborasi secara solid, di antaranya negara, P3MI atau LPK, dan lembaga pendidikan, akan kita dalami batas kewenangan mereka. Kemudian rumuskan apa sikap BP2MI untuk meningkatkan tata kelola yang masih terkendala. Misalnya, apakah pendidikan vokasi perlu diwajibkan," kata Benny yang juga sekretaris jenderal (sekjen) DPP Partai Hanura, itu.

Lebih lanjut Benny mengungkap bahwa meskipun data resmi PMI pada masing-masing lembaga negara berwenang belum sempurna, tetap dapat menggambarkan pemetaan kecenderungan para pekerja migran Indonesia.

"Kita masih tidak punya data dari masing-masing P3MI terkait skema private to private (P to P) maupun skema lainnya. Ini tugas yang harus dirampungkan. Pemetaan data total ini yang diinginkan Presiden Jokowi untuk dikaji," kata Benny.

Dia juga mendorong dilakukan focus group discussion (FGD) yang mengkaji tentang skema G to G yang sedang aktif pada saat ini, evaluasi pembebasan biaya penempatan dilakukan, serta bagaimana sikap BP2MI tentang program magang luar negeri.

"Saya berharap segera dilakukan FGD terkait hal ini. Paling tidak, jika berbagai kendala tersebut masih belum mendapatkan titik temu dan penyelesaian, sejarah akan mendokumentasikan apa saja perjuangan yang dilakukan BP2MI selama ini," kata Benny. (*/boy/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini: