Tinggalkan Masalah Dalam Negeri, Ini Alasan Jokowi Bela-Belain ke Malaysia

jpnn.com - JAKARTA - Lawatan Presiden Joko Widodo ke luar negeri menuai banyak kecaman, mengingat isu internal di Tanah Air masih banyak yang menggantung. Namun show must go on, Jokowi sudah berada di Malaysia sejak Kamis (5/2), yang merupakan negara pertama kunjungan kenegaraannya.

Di Malaysia, Jokowi sudah membuat kesepakatan dengan Malaysia membentuk technical meeting dan special envoy (utusan khusus)  untuk menangani permasalahan lama yakni perbatasan dan maritim.

Dilansir dari situs Setkab, kesepakatan itu disampaikan oleh Jokowi dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Mohammad Najib Tun Abdul Razak, usai pertemuan bilateral delegasi kedua negara, di Perdana Building, Putrajaya, Malaysia, Jumat (6/2).

Isu perbatasan memang menjadi perseteruan dingin yang tak kunjung usai antar dua negara. Oleh sebab itu, keputusan Jokowi dengan proaktif mengunjungi Malaysia, dianggap penting demi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di BBC, Kamis (5/2), Panglima TNI Jenderal Moeldoko menegaskan bahwa penyelesaian masalah perbatasan Indonesia-Malaysia memang membutuhkan langkah-langkah proaktif. Panglima menjelaskan, saat ini masih terdapat sembilan titik perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia yang belum bisa dicarikan titik temu. Hal tersebut disebut Moeldoko menjadi agenda pembicaraan Jokowi dan Malaysia.

"Penyelesaian perbatasan yang masih dispute (dipersengketakan) antara Malaysia dan Indonesia sampai dengan saat ini sungguh sulit majunya. Ada sembilan persoalan perbatasan yang belum maju-maju," tuturnya.

Selain sembilan titik, terutama di sepanjang perbatasan antara Kalimantan dan negara bagian Sabah dan Serawak, juga muncul lagi perselisihan laut baru-baru ini. Kasus tersebut menjadi perhatian setelah Malaysia membangun tiang pancang di Tanjung Datu, Kalimantan Barat. Padahal daerah itu masuk wilayah abu-abu (wilayah yang kepemilikan belum ditetapkan).

"Persoalan-persoalan ini sebenarnya kalau kita sepakat itu grey area yang sesungguhnya, tidak boleh lagi ada kegiatan harusnya juga ditaati, bukan hanya untuk dipahami," tegas Moeldoko.