Tingkatkan Kualitas Kader Beringin Lewat Sekolah Partai

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Golkar di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota harus terus meningkatkan profesionalitasnya. Hal itu penting dilakukan agar meningkatkan kompetensi dan kapasitas dalam tugas-tugas kedewanan.

"Ke depan untuk terus meningkatkan kapasitas anggota dewan dari Partai Golkar, kita akan selenggarkan sekolah legislatif yang lebih detail dan rinci secara konsep dan pelaksanaan,” jelas Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam agenda Workshop Nasional Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Angkatan II di Jakarta, Kamis (15/12). 

Menurutnya, peningkatan profesionalitas anggota legislatif dari Partai Golkar, penting sebagai bagian dari pembangunan citra partai. Sebab, anggota legislatif bukan hanya kepanjangan tangan melainkan panglima-panglima perang partai. 

"Anggota DPRD adalah ujung tombak partai dalam menerjemahkan visi dan ideologi partai,” jelas Novanto yang Ketua DPR RI itu.

Dia menekankan, kebangkitan Golkar dapat dimulai dari anggota DPRD di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota. "Peningkatan kompetensi dan profesionalitas anggota legislatif, oleh karenanya tidak dapat dinafikan demi kebangkitan dan kejayaan partai kita”. Pendek kata, Golkar perlu menciptakan politisi yang berkarakter dan profesional untuk menjawab tantangan yang semakin kompetitif, tandasnya. 

Dihadapan seribu lebih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota, Novanto juga mengingatkan kepada para anggota FPG seluruh Indonesia untuk meningkatkan pengawalan dan pengawasan anggaran negara yang ditransfer ke daerah. Sebab, anggaran negara yang banyak di transfer ke daerah semakin besar seperti dana desa yang naik menjadi sebesar 60 triliun pada APBN 2017. 

"Anggota DPRD harus meningkatkan proses pengawasan dan kalau perlu memahami hal-hal teknis agar anggaran dapat diserap dengan baik sesuai dengan kebutuhan mendasar masyarakat. Jangsan sampai juga anggaran tersebut di korupsi,” katanya. 

Pengawasan yang baik dan detail diharapkan dapat meningkatkan penyerapan anggaran. Apalagi pemerintah dalam APBN 2017 telah mencanangkan kebijakan sistem pra lelang. Dengan kebijakan tersebut, kata Novanto, diharapkan dapat mempercepat eksekusi program-program pemerintah. Putusan ini penting dalam mempercepat dan memperpendek pelaksanaan anggaran