Tinjau Kesiapan Pilkada di Medan, Komite I DPD Soroti Antisipasi Covid-19 dan Banjir

Anggota DPD RI Provinsi Sumut Badikenita Putri Sitepu mengatakan karena pilkada dilaksanakan di masa pandemi Covid-19 ini, maka penggunaan standar protokol kesehatan harus dipatuhi.

DPD RI pada awalnya telah memberikan pandangan Pilkada Serentak 2020 sebaiknya ditunda demi mengantisipasi penyebaran Covid-19. "Pemerintah dan DPR RI melalui Komisi II memiliki pandangan sendiri atas pentingnya Pilkada 2020 dilaksanakan tahun 2020," terangnya. 

Menurutnya, dengan terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU, maka secara konstitusional pilkada 2020 yang dilaksanakan di masa pendemi Covid-19 telah memiliki dasar hukum yang kuat dan harus dipatuhi.

"Tugas kami di Komite I adalah memastikan pilkada sesuai dengan UU," kata anggota Komite I DPD RI ini. 

Ketua KPU Kota Medan Agussyah R. Damanik menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan pendistribusian logistik ke daerah-daerah Kota Medan. Sementara untuk daerah yang rawan banjir, pihaknya akan mendistribusikan Selasa (8/12).

"Jadi saat ini kami sudah melakukan pendistribusian, sedangkan daerah rawan banjir besok akan kami salurkan. Untuk penyimpanan logistik kami simpan di kelurahan. Kami juga sudah memetakan daerah yang rawan banjir untuk antisipasi," ujar Agussyah. 

Secara terpisah, Ketua Bawaslu Kota Medan Payung Harahap mengatakan sampai saat ini situasi jelang pilkada kondusif walaupun di tengah suasana Covid-19.

Menurut dia, pada tahun ini memang ada perbedaan dari tahun sebelumnya, karena protokol kesehatan menjadi standar Bawaslu. "Mulai dari pengawasan dan penanganan pelanggaran itu semua sesuai protokol kesehatan," ujarnya.