Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Titi Honorer K2: Semua Pejabat Cari Aman saat Ditanya soal PPPK

Selasa, 09 Juni 2020 – 11:36 WIB
Titi Honorer K2: Semua Pejabat Cari Aman saat Ditanya soal PPPK - JPNN.COM
51 ribu Honorer K2 yang lulus seleksi PPPK menunggu Nomor Induk Pegawai (NIP). ILUSTRASI. Foto: Dok. JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih mengaku heran melihat sikap para pejabat di kementerian/lembaga terkait bila ditanya masalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Menurutnya, Jawaban para pejabat selalu seputar anggaran dan COVID-19 dan tidak menjawab inti permasalahan PPPK selama ini.

"Heran deh, semua pejabat cari aman kalau ditanya PPPK. Sebelum COVID-19 baik kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) beralasan karena anggaran makanya PPPK belum diangkat. Sekarang saat pandemi alasannya ya corona," tutur Titi kepada JPNN.com, Selasa (9/6).

Titi menilai, pemerintah sesuka hati menciptakan berbagai alasan untuk menghindari tanggung jawab kepada PPPK.

Dia menduga  pemerintah punya banyak cadangan alasan untuk lepas dari kewajibannya terhadap 51 ribuan honorer K2 yang lulus PPPK.

"Enak banget ngomongnya, kami sudah menunggu 1,5 tahun dan sekarang dengan gampangnya bilang enggak punya duit karena negara fokus menangani masalah COVID-19. Kalau kami sih melihat bukan enggak ada duit tetapi lebih tepatnya enggak ada niat untuk selesaikan masalah PPPK," bebernya.

Dia menambahkan, pemerintah sangat memandang remeh kualitas honorer K2. Karena dianggap enteng itu masalah honorer K2 selalu diabaikan.

"Kalau anggaran minim kenapa untuk prakerja ada duitnya untuk PPPK enggak ada duitnya. Untuk yang lain ada solusi. PPPK sampai satu tahun lebih tanpa ada solusi. Para pejabat yang terhormat itu dengan entengnya serta tanpa perasaan bilang tidak ada duit untuk PPPK," paparnya.

Pemerintah dianggap menciptakan berbagai alasan untuk menghindari tanggung jawab kepada PPPK.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News