TKI Kerap Disekap Berbulan-bulan

JAKARTA--Tindakan tegas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dengan mencabut izin operasional PPTKIS sudah merupakan keputusan yang tepat.

Berdasarkan informasi, pertimbangan dan rekomendasi dari beberapa lembaga terkait,  delapan PPTKIS yang izinnya dicabut kerap merugikan TKI. Instansi terkait antara lain BPKP, Kemlu/KBRI, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak,  Kepolisian/Bareskrim, Dinas-dinas Tenaga kerja dan Lembaga swadaya masyarakat (LSM),

"PPTKIS yang dicabut ijinnya itu kerap  melakukan penyekapan di lokasi penampungan TKI hingga  berbulan-bulan tanpa ada kepastian pemberangkatan. Bahkan, PPTKIS tersebut juga tidak memiliki sarana dan prasarana penampungan TKI yang tidak layak," jelas Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Reyna Usman di Jakarta, Rabu (6/6).

Dijelaskan, dalam dua tahun terakhir ini Kemenakertrans telah melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap PPTKIS. Namun pada umumnya, pelanggaran yang sering dilakukan PPTKIS yaitu melakukan pengiriman TKI ke negara penempatan yang statusnya masih moratorium seperti Arab  Saudi, Kuwait, Yodania dan Suriah.