TNI Jamin Indonesia Bebas Potensi Kudeta Militer

JAKARTA - Kudeta militer seperti yang terjadi di Thailand dipastikan tidak akan pernah terjadi di Indonesia. Mabes TNI menjamin jika militer Indonesia tidak akan melakukan hal serupa di masa depan. Sebab, konstitusi Indonesia memang tidak memungkinkan militer untuk melakukan hal tersebut.
    
"Secara tradisi, TNI tidak mengenal istilah kudeta," ujar Panglima TNI Jenderal Moeldoko dalam keterangan persnya.

Pengambilalihan kekuasaan dari Presiden dan Wapres yang sedang menjabat hanya bisa dilakukan oleh MPR yang selanjutnya memilih Presiden baru di parlemen. Karena itu, sampai kapanpun TNI tidak mungkin menggulingkan kekuasaan kecuali ada perubahan konstitusi.
    
Meski begitu, Moeldoko mengakui saat ini TNI sedang dalam posisi sulit. "TNI diwajibkan menjaga stabilitas negara sekaligus mengawal demokrasi. Itu sangat sulit," tuturnya. Kedua hal tersebut secara umum saling bertentangan. Demokrasi identik dengan kebebasan, sedangkan stabilitas identik dengan pembatasan di sana-sini.
    
Perwira kelahiran 8 Juli 1957 itu menuturkan, jika negara terlalu kendor terhadap urusan stabilitas, maka demokrasi yang berkembang akan cenderung menuju anarkisme. Sebaliknya, jika negara terlalu kukuh dalam urusan stabilitas, maka masyarakat akan menderita karena kebebasannya dikekang.  
    
Untuk itu, pihaknya akan berusaha menempatkan diri di antara kedua hal tersebut. TNI, lanjut dia, wajib mengawal agar stabilitas negara tetap terjaga. Namun, di saat yang bersamaan pihaknya akan mengikuti proses demokrasi yang berkembang saat ini. "Kalau transisi melulu (seperti Thailand), kapan kita akan menuju demokrasi yang matang," tambahnya. (byu)