TNI – Polri Harus Antisipasi Daerah Rawan di Pemilu 2019

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai secara umum proses Pilpres 2019 mulai dari kampanye hingga masa tenang berjalan aman. Menurutnya, TNI dan Polri terlihat sangat profesional, proporsional, dan independen mengawal proses Pemilu 2019.

Neta menambahkan sikap profesional, proporsional dan independensi Polri dan TNI dalam proses Pilpres 2019 ini sangat diperlukan. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian perlu terus-menerus memberikan jaminan independensi.

“Supaya masyarakat semakin yakin Pilpres 2019 berjalan aman dan kondusif,” kata Neta, Senin (15/4).

BACA JUGA: MPR Ajak Media Dorong Partisipasi Publik Dalam Pemilu 2019

Kendati mengapresiasi Neta berharap kesiagaan TNI dan Polri tetap terjaga mulai masa tenang, pencoblosan, penghitungan suara, pengumuman pemenang hingga pelantikan presiden dan wapres terpilih. Menurut dia, dalam proses ini, Polri sebagai penanggung jawab keamanan sesuai UUD 1945 perlu bertindak tegas, jangan kompromi, atau memberi peluang potensi gangguan keamanan.

IPW menilai potensi gangguan itu ada di beberapa daerah rawan seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sulawesi Tengah, dan Papua.

“Potensi gangguan itu kian berkembang dengan adanya berbagai isu mulai dari sebelum pencoblosan hingga penghitungan suara di tingkat KPUD,” jelasnya.

IPW melihat Polri sudah mendata daerah-daerah rawan itu, termasuk kelompok-kelompok yang berpotensi melakukan gangguan keamanan. Hanya saja, Neta berharap keberadaan kelompok-kelompok ini perlu dikunci dan begitu bergerak harus disapu bersih agar tidak menjadi preseden yang menyebar ke mana-mana.