Tolak BBM Naik, Gerindra Bantah Bermanuver
Kamis, 22 Maret 2012 – 17:29 WIB
"Dari sisi politik anggaran teramat mudah untuk menutupinya yakni dengan cara menggeser sedikit anggaran rutin birokrasi sebesar 54 persen dari total Rp1435 triliun. Kalau cara itu yang ditempuh pasti masyarakat merasa diperlakukan adil," kata Edi Prabowo.
Sementara Ketum DPP Serikat Rakyat Miskin Indonesia, Wahida Barharuddin Upa, didampingi sekitar enam rekannya mengatakan, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak pernah memikirkan kesulitan rakyatnya yang terhimpit kemiskinan.
"Pemerintahan SBY tidak pernah berupaya memikirkan rakyatnya yang terhimpit kemiskinan. Beliau justru sangat responsif terhadap maunya pasar bebas," kata Wahida.