Tolak Intimidasi Ala Orde Baru, SBY Diminta Tegas

jpnn.com - JAKARTA -- Kasus oknum Bintara Pembina Desa TNI, yang diduga mendata dan mencoba mengarahkan warga agar memilih calon presiden tertentu, sangat membahayakan.

Pola ini dianggap menghidupkan kembali pendekatan yang lazim dilakukan rezim Orde Baru dan membahayakan demokrasi.

"Ini pola-pola yang lazim digunakan rezim Orde Baru. Pendekatan menggunakan tentara mempengaruhi pilihan warga, tak bisa dibiarkan," kata Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat M Affifuddin, di Jakarta, Kamis (5/6).

"Ini mengancam sendi-sendi demokrasi, yang dibangun susah payah dengan darah dan air mata," tambahnya.

Ia menambahkan, memperalat tentara, sudah sangat jelas itu adalah gaya Orde Baru. Panglima TNI, kata dia, harus bertindak tegas. Jangan sampai membiarkan institusi militer yang harusnya netral, menjadi partisan. Apalagi, Presiden SBY, sudah mensinyalir ada jenderal aktif yang coba membawa institusi tentara untuk mendukung salah satu capres.

"Siapapun tidak boleh mengintervensi pilihan orang, tentara sekalipun," ungkapnya.

Menurutnya, tentara dipakai sebagai alat politik, selain melanggar undang-undang, juga membahayakan demokrasi.

Bangsa Indonesia, pernah mengalami masa gelap, ketika tentara digunakan untuk kepentingan politik saat Orde Baru berkuasa.