Tolak Menteri ESDM Berwatak Neo Liberal

jpnn.com - JAKARTA - Pasca dilantik menjadi Presiden, Jokowi bakal segera menyusun dan menyampaikan susunan kabinetnya. Relawan Jokowi-JK yang juga merupakan anggota Pokja Energi Tim Transisi Erwin Usman menyampaikan beberapa hal penting terkait posisi Menter)i Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang rencananya bakal diumumkan hari ini.

”Pertama, Jokowi-JK harus memutus rantai sindikasi mafia migas dengan memastikan tidak lagi mengangkat orang-orang yang pernah duduk sebagai Menteri dan pejabat birokrasi di ESDM, Pertamina, BP Migas, SKK Migas, Petral, serta BUMN di sektor ESDM,” jelasnya kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, pembaruan tokoh migas di ESDM penting dilakukan. Antara lain, dengan tidak melibatkan aktor birokrasi lama dan bagian dari sistem tata kelola ESDM yang amburadul dan berwatak neoliberal.

”Nama-nama yang beredar seperti Kuntoro Mangkusubroto, Purnomo Yusgiantoro, Raden Priyono, R Sukhyar, Karen Agustiawan, Ari Sumarno, Sugiharto, Hanung Budya, Iwan Ratman, serta Hari Karyuliarto tak layak menjabat Menteri ESDM,” tegasnya.

Kedua, lanjut Erwin, tokoh migas di ESDM sebaiknya bukan dari CEO korporasi migas/tambang asing. Penguasaan modal asing di bawah The Seven Sisters, Kontrak Karya, dan PKPB di sektor ESDM, dalam 50 tahun terakhir telah menyebabkan hilangnya kedaulatan atas Sumber Daya Alam(SDA), ketergantungan pada modal asing, penghancuran lingkungan hidup yang masif, kekerasan dan pelanggaran HAM, serta tiadanya blue print pengembangan ESDM yang bisa jadi jembatan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.

”Nama Darwin Silalahi (CEO Sheel Indonesia, Red), Taslim Z. Yunus, dan Lukman Mahfoedz (Presiden IPA, CEO Medco, eks BP-VICO,Red), termasuk dalam daftar tersebut. Kami ragukan keberanian mereka menghadapi mafia migas,” tegas Erwin.

Ketiga, jelasnya, pilih kandidat yang punya skema tegas memberantas mafia migas, mampu menegakkan Pasal 33 UUD 1945, menjadikan migas untk kemakmuran rakyat, serta yang berani melawan kelompok yang gemar mendorong liberalisasi sektor minyak, gas, dan tambang, seperti yang terjadi saat ini.

”Jokowi tentu dapat memilih kandidat yang tepat, dari sekian daftar yang tersedia,” tandas Erwin.