Trubus Mengendus Aroma Proyek di Balik Pansus KBN DPRD DKI

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai kebijakan DPRD DKI Jakarta lebih mementingkan polemik korporat dibandingkan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) yang seharusnya menjadi prioritas.

Hal itu, terbukti dengan dilakukannya kunjungan Panitia Khusus (Pansus) Kawasan Berikat Nusantara (KBN) DPRD DKI Jakarta ke Jakarta Utara, Selasa (20/10) pagi.

"Sekarang dengan adanya KBN ini kan seperti proyek gitu lho, proyek yang sebenarnya masalahnya enggak serumit yang dibayangkan, korporasi dan tripartit saja gitu," ujar Trubus di Jakarta.

Menurut dia, DPRD harus secepatnya menunda pembahasan KBN untuk kemudian segera membahas Perubahan APBD DKI Jakarta.

Terlebih, perubahan APBD DKI Jakarta 2020 ini telah lama tertunda yang seharusnya sudah mulai dibahas pada Agustus yang lalu dan sangat dinantikan oleh masyarakat secara luas.

"Soal KBN ini yang sifatnya enggak terlalu beratlah, hal-hal yang biasa saja, sengketa yang sifatnya kepentingan bisnislah. Itu kan sengketa bisnis sebenarnya, internal korporasi, lalu inilah kemudian yang dipertanyakan publik," katanya.

Terlebih, kata dia, berkaca pada pembuatan pansus DPRD DKI Jakarta selama ini, sangat jarang dihasilkan rekomendasi yang bisa diaplikasikan pihak terkait.

Apalagi, pengelolaan KBN ini bersinggungan dengan pemerintah pusat sehingga rekomendasi yang dihasilkan pun hanya untuk kepentingan korporasi semata.