Tuding Pemerintah Hanya Sejahterakan PNS

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hajriyanto Y Tohari mengatakan selama postur APBN tidak berpihak untuk kepentingan rakyat, maka sulit untuk membangun pemerataan ekonomi di Indonesia. Menurutnya,  dari total dana APBN 2014 yang mencapai Rp 1.800 triliun, 60 persen di antaranya untuk belanja rutin.

"Jadi mayoritas APBN itu untuk gaji pegawai. Jadi mana mungkin bisa merata ke daerah-daerah?” kata Hajriyanto dalam sebuah diskusi di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (17/12).

Sementara sisanya sebesar 40 persen, lanjut Hajriyanto, 20 persen di antaranya untuk membiayai berbagai macam sektor. Sedangkan 20 persen sisanya, dianggarkan untuk mencicil utang.

“Jadi, ya memang sulit mengharapkan perubahan selama paradigma APBN seperti ini. Pemerintah itu kerjanya hanya menyejahterakan pegawainya saja, rakyat entah bagaimana nasibnya,” tuturnya.

Selain itu, Hajriyanto juga mengkritisi masalah jumlah PNS. Menurutnya, besarnya jumlah PNS sering membuat inefisiensi.

Politisi Golkar itu mencontohkan jumlah PNS di Setjen MPR RI yang mencapai 1000 orang. "Saya bingung sendiri, untuk apa jumlah sebanyak itu sementara kerja MPR begini-begini saja?" pungkasnya. (fas/jpnn)