Tujuh Gubernur Provinsi Kepulauan Curhat di DPR RI

Minta Perubahan Rumusan DAU di RUU Daerah Kepulauan

Kamis, 21 Juli 2011 – 01:10 WIB

Belum lagi untuk menjangkau daerah atau pulau yang terpencil, Pemda tak bisa menggunakan kendaraan darat. "Harus naik boat atau pesawat yang kondisinya ya itu-itu saja. Karena semangat kami mengabdi ke republik saja, untungnya pesawat tak pernah jatuh," ucap Frans yang disambut tawa.

Karenanya, Ketua DPD PDI Perjuangan NTT itu juga berharap ada perhitungan rumus DAU yang lebih akomodatif bagi daerah kepulauan. "Kalau DAU dihitung dari daratan saja, sampai kiamat kami akan seperti itu," keluhnya.

Sedangkan Gubernur Sulawesi Utara, Sinyo Harry Sarundajang, menyatakan, semestinya pusat mengapresiasi semangat daerah dalam mensejahterakan rakyatnya. Khusus daerah kepulauan, kata Sarundajang, tantangannya memang lebih berat ketimbang provinsi yang didominasi daratan.

"Pulau-pulau ini memang tidak seluruhnya didiami. Ini yang rawan smuggling (penyelundupan) hingga terorisme. Tapi yang mengawasi kalau bukan pemda terus siapa lagi?" ucapnya.

JAKARTA - Tujuh provinsi kepulauan melobi DPR RI agar mengakomodasi aspirasi tentang perubahan rumusan pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) yang mengikutsertakan

• Prev
• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• Next