Tunda Anggaran TVRI, DPR Dianggap Sektarian

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), MS Ka'ban mengkritik langkah DPR yang menunda pencairan anggaran untuk TVRI 2014 dengan cara membintanginya. Kebijakan tersebut menurut Ka'ban, tidak adil karena akan mengorbankan hak masyarakat mendapat informasi.

"Kalau sekarang DPR membuat kebijakan yang memboikot TVRI itu tidak fair," kata Ka'ban, kepada wartawan di Jakarta, Jum'at (27/12).

Menurut Ka'ban, TVRI merupakan instansi yang setara dengan lembaga tinggi negara seperti legislatif dan yudikatif. "TVRI itu menggunakan nama Republik Indonesia di belakangnya. Ini sama posisinya dengan DPR dan Kepolisian. Dia (TVRI) milik negara," tegasnya.

Dikatakan Ka'ban, kebijakan DPR menunda pencairan anggaran untuk TVRI tidak bisa diterima akal. Selama ini TVRI, diakui atau tidak, sudah banyak berkontribusi bagi kecerdasan masyarakat.

"Ini perbuatan orang DPR yang nyalinya kecil tidak berpikir Indonesia, terlalu sektarian. Lihatlah TVRI sebagai instansi negara," ujar Menteri Kehutanan 2004-2009 itu. (fas/jpnn)