Tunjuk Jaksa Agung yang Mampu Imbangi KPK

jpnn.com - JAKARTA - Jaksa Agung (Jagung) yang akan segera ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebaiknya diseleksi dengan melibatkan publik dan atau melalui tes kelayakan dan kepantasan.

Hal itu dikatakan mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), La Ode Ida, di Jakarta, Selasa (4/11).

"Yang bersangkutan harus mempresentasikan strategi kepemimpinan di jajaran kejaksaan untuk membantu menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih ke seluruh daerah di Indonesia," ujar dia.

Alasannya, lanjut La Ode Ida, hingga saat ini jajaran kejaksaan masih sangat tumpul bahkan mandul dalam gerakan pemberantasan korupsi. Justru KPK yang gencar menangkapi para pejabat daerah yang korup.

Jika saja kejaksaan punya taji, menurut La Ode Ida, harusnya aparat korps adyaksa itulah  yang mengeksekusi para koruptor. Mengingat, kejaksaan memiliki aparat yang memadai sampai ke seluruh daerah di Indonesia, sementara KPK hanya ada kantor di Jakarta dangan fasilitas dan personal yang sangat jauh dari memadai.

"Di sinilah pentingnya calon Jaksa Agung mempresentasikan pokok-pokok pikirannya di hadapan publik atau di hadapan tim penilai khusus yg netral, kredibel dan profesional, sekaligus jadi bagian dari janji yang bisa digunakan sebagai standar kinerja oleh presiden jokowi," ujar mantan senator dari Sulawesi Tenggara itu.

Para calon Jaksa Agung bisa datang dari dalam, bisa juga dari luar. "Yang terpenting adalah komitmennya, juga harus terbukti dengan kredibilitas dan track reccord-nya selama ini," politisi PAN itu.

Presiden Jokowi, dalam konteks ini, ujarnya, harus memposisikan Jaksa Agung sebagai panglima lapangan pemberantasan korupsi di Indonesia. Bukan saja sosoknya harus mampu menuntaskan kasus-kasus korupsi lama yang hingga kini diendapkan saja oleh kejaksaan agung, melainkan juga harus proaktif mendeteksi perilaku dan kasus-kasus korupsi yang terjadi mulai dari Jakarta hingga di daerah-daerah lain di Indonesia.