Tutupi Kasus Pajak Anggota Kabinet, Hak Angket Mengancam

Senin, 09 Mei 2011 – 14:42 WIB

Hal ini, lanjutnya, membuktikan bahwa sampai kapanpun aparat penegak hukum tidak akan pernah mampu menjalankan fungsinya secara adil dan profesional. Bahkan pihaknya menengarai, sejak awal Ditjen Pajak memang tidak pernah melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. “Saya sangat yakin dari awal Ditjen Pajak memang tidak mau membongkar kasus Ancora ini. Banyak oknum-oknum tertentu di kekuasaan yang bermain untuk bargaining. Kita di DPR harus mengantisipasi kasus pajak yang bisa jadi terancam ditenggelamkan," ujarnya.

Politisi Golkar ini berjanji akan terus memperjuangkan tuntutan masyarakat yang menginginkan kasus ini diungkap sejelas jelasnya. Dirinya mengecam tindakan Ditjen Pajak yang terlalu lama mengabaikan praktek pelanggaran pajak sebesar kasus Ancora ini. Ia sangat mahfum jika posisi Dirjen Pajak serba salah. Mengingat, pemilik perusahaan itu adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Gita Wirjawan, yang dikenal sangat dekat hubungannya dengan Presiden.

Menanggapi munculnya suara tentang kemungkinan ada hak angket pajak jilid II, Nudirman menyatakan, kemungkinan itu terbuka lebar. Sejak awal itikad partainya tidak bergeser untuk menuntaskan kasus-kasus pajak besar. Termasuk kasus yang menyeret nama pejabat kabinet ini.

“Partai Golkar pasti total akan mendorong hak angket pajak yang kedua. Ancora akan jadi salah satu fokus kita untuk diangkat dalam angket nanti. Memang satu-satunya senjata untuk membongkar kasus pajak harus melalui angket. Kalau dengan Panja, kasus pajak tidak akan selesai sampai kiamat. Karena Panja sudah terbukti gagal. Semua anggota DPR harus total mendorong angket. Kalau tidak, nanti kasus ini mudah dialihkan dan hilang begitu saja," terangnya.(fas/jpnn)