Uang Masuk SMKN Juga 'Mencekik'

Kamis, 08 Juli 2010 – 08:49 WIB

Ilustrasi uang rupiah. Foto: Ricardo/JPNN.com

Diungkapkan dalam diskusi itu bahwa Program pemerintah Bantuan Siswa Miskin (BSM) pun tidak bisa mengatasi masalah pungutan. Bahkan, dalam diskusi kemarin, diungkapkan di Kabupaten Lombok Tengah tidak memberikan bantuan siswa ini. Padahal dalam program pemerintah provinsi, siswa miskin akan diberikan bantuan beasiswa. Nyatanya, program tersebut hanya sebatas di spanduk dan baliho.

Kabag Humas Setda NTB L Moh. Faozal yang hadir dalam diskusi ini menyambut baik kritikan yang disampaikan aktivis. Hanya saja, lanjutnya, pemerintah provinsi tidak punya kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap pungli-pungli di sekolah. Katanya, banyaknya kasus pungutan saat penerimaan siswa baru merupakan tanggungjawab dari pemerintah kota/kabupaten.

Selain program pendidikan, yang mencuat dalam diskusi santai ini adalah persoalan ketimpangan infrastruktur antara Pulau Lombok dengan Pulau Sumbawa. Megaproyek Islamic Center (IC) dan realisasi Bumi Sejuta Sapi (BSS) juga menjadi sorotan tajam. Persoalan dana bagi hasil cukai tembakau dan konversi bahan bakar untuk pengomprongan tembakau juga menjadi diskusi yang menarik dalam forum yang direncanakan akan digelar sekali sebulan ini.

Aktivis LSM Hasat Masat juga mengkritisi tim pemikir di pemerintah provinsi NTB. Menurutnya dalam komposisi yang ada saat ini tidak ada yang konsentrasi pada ekonomi. Sehingga, progress peningkatan ekonomi di NTB lamban. "Pemikir ekonominya belum ada," ujarnya.