Uji Kompetensi sampai Perhimpunan Jurnalis

jpnn.com - PROBLEM internal kewartawanan mendapat porsi yang dominan di pertemuan Forum Pemred Jawa Pos Group, akhir tahun 2011 di Novotel itu. Dari mencari ide-ide penting sebagai bahan repotase di tahun 2012, juga berbincang soal lembaga kewartawanan, dan uji kompetensi.

Tidak gampang mencari wartawan yang ulet, militan, tahan banting, punya banyak stok ide, kreatif, sesuai dengan kebutuhan media modern saat ini. Umumnya, wartawan yang melamar itu ingin bekerja tertib, jam 09.00 masuk kerja, jam 17.00 pulang. Itulah yang terjadi dengan rata-rata lulusan sarjana saat ini, lebih suka bekerja dengan batasan jam dan wilayah edar yang sempit.

Itu tidak salah. Hanya, untuk calon wartawan, pola ideal hidup seperti ini yang susah menyesuaikan. Model-model ”anak mami” hampir pasti tidak bisa bersaing di dunia jurnalistik yang makin ketat di lapangan. Ini adalah tantangan tersendiri bagi industri media. Karena itu, Forum Pemred pun menghadirkan Direktur eksekutif Lembaga Pers Dr. Sutomo (LPD) Priyambodo RH, untuk memaparkan pentingnya memotret kemampuan seorang jurnalis melalui uji kompetensi.

:TERKAIT Wartawan yang sudah ada harus diuji lagi, siapa tahu mereka tidak cocok menjadi wartawan atau fotografer? Siapa tahu cocoknya jadi public relations? Atau malah marketing? Atau lebih pas masuk ke divisi kreatif? Karena itu, tahun 2012, Jawa Pos Group pun akan mewajibkan seluruh wartawan untuk diuji kompetensi. Forum Pemred menyadari bahwa upaya pendidikan dan peningkatan profesionalisme wartawan tidak boleh berhenti. Karena itu, pembinaan akan terus dilakukan terhadap para wartawan.

Ke depan, program peningkatan kompetensi wartawan akan menjadi suatu hal yang vital. Apalagi sudah menjadi keputusan Dewan Pers yang disahkan 2 Februari 2010 lalu. Karena mulai tahun 2012, setiap wartawan harus memiliki kompetensi agar kelak bisa melakukan peliputan yang cukup luas. “""Ke depan, narasumber juga memiliki hak untuk menolak wartawan yang belum kompeten. Makanya uji kompetensi wartawan ini sangat penting,"" kata Priyambodo.

Dia menjelaskan, kemerdekaan Pers adalah milik rakyat sehingga harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat dan itu bisa dicapai kalau wartawannya profesional. Dewan Pers mematok hingga tahun 2013 semua wartawan di seluruh Indonesia sudah bersertifikat. Priyambodo memaparkan, UKW ini sangat penting karena merupakan pengimplementasian atas kekhawatiran maraknya wartawan yang tidak terukur kompetansinya.

Bahkan banyak diantaran oknum wartawan justru membuat sakit kepala para pejabat. “2013 mendatang pejabat sudah bisa mengenali wartawan dan media yang profesional. Semuanya akan mendapatkan logo dari Dewan Pers,” imbuhnya. Bagi JPNN, sebenarnya UKW sudah berjalan sejak setahun silam. Hanya penyebarannya memang belum merata. Untuk itulah, JPNN menggandeng LPDS, salah satu lembaga yang diberikan mandat untuk melakukan UKW oleh Dewan Pers. “Wartawan itu bukan profesi sembarangan.

Karena itu, kami memberikan perhatian yang serius untuk pelatihan wartawan, hingga mendapatkan sertifikasi,” kata Direktur utama JPNN Rida K Liamsi. Jika Dewan Pers mematok sertifikasi wartawan hingga 2013, Rida mematok semua wartawan JPNN akan tuntas sertifikasinya sebelum akhir tahun 2012. “Januari tahun depan, semua Pemred di JPNN sudah harus bersertifikasi. Bagi yang tidak lolos UKW, tidak bisa menjadi Pemimpin Redaksi,” tegasnya. Di forum yang diikuti oleh perwakilan dari 200 media group Jawa Pos dari ujung Aceh sampai Papua itu juga dirancang sebuah perhimpunan jurnalis baru.