Umat Merasa Pemerintah Indonesia Belum Optimal Melobi Pelaksanaan Haji

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis menilai umat berpotensi kecewa terhadap pemerintah setelah Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas membuat kebijakan pembatalan keberangkatan haji 1442 hijriah atau pada 2021 masehi.

Sebab, kata dia, umat melihat pemerintah belum maksimal berkomunikasi secara informal kepada Arab Saudi demi kuota haji.

"Iya, tergesa-gesa (membuat kebijakan membatalkan keberangkatan haji, red). Umat merasakan negara belum optimal untuk lobi haji," kata Iskan saat dihubungi, Jumat (4/6).

Legislator fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyadari pemerintah Indonesia sudah menyurati Arab Saudi demi memperoleh kuota haji. 

Namun, kata Iskan, urusan mendapatkan kuota haji bisa dilakukan melalui komunikasi antara pejabat Indonesia dengan Arab Saudi.

"Begini, namanya hubungan luar negeri dia tulis surat. Kedua lobi. Menag tidak hanya menulis surat," beber eks Ketua Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama Sibuhuan, Sumatra Utara.

Iskan kemudian membandingkan sikap Indonesia dengan Malaysia.

Di negeri Jiran belum ada keputusan membatalkan keberangkatan haji. Walakin pihak Arab Saudi tidak memberi sinyal membuka kuota haji.