Undang 7 Tokoh di Istana, Jokowi Dicurigai Jalankan Modus Ini

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah mengundang sejumlah tokoh ke Istana Negara Minggu (25/1) malam untuk dimintai pertimbangan terkait kemelut yang melanda Kepolisian dan KPK. Ada delapan yang diundang, namun hanya tujuh yang hadir.

Namun tujuan Jokowi dinilai bukan untuk mencari  solusi. Tapi untuk mengamankan tokoh-tokoh tersebut karena sebelumnya bersuara lantang menghadapi persoalan kedua lembaga penegak hukum tersebut.

"Ini ada kesan Jokowi mengamankan orang-orang yang selama ini kritis. Seperti mantan Wakapolri (Komjen, Purn) Oegroseno dan Jimly Asshiddiqie. Ini cara-cara pelunakan terhadap tokoh-tokoh kritis. Jadi tidak terlihat tulus," ujar Direktur Eksekutif Indostrategi, Andar Nubowo, usai diskusi di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Senin (26/1).

Padahal menurut Andar, kalau untuk mencari masukan, Jokowi bisa menggunakan lembaga resmi. Seperti lembaga kepresidenan atau dewan pertimbangan presiden yang baru-baru ini dibentuk.

"Kenapa tidak menggunakan Wantimpres atau Kemenkumham? Ini arinya Jokowi tidak percaya dengan lembaga yang dibuatnya sendiri," kata Andar.

Menurut Andar jika situasinya sudah sangat krusial, Jokowi yang harus terjun langsung selesaikan masalah antara Polri dan KPK. Terjun langsungnya Jokowi justru akan menyelamatkan dua lembaga penegak hukum yang hubungannya semakin tidak harmonis tersebut.

Selain kedua tokoh di atas, mantan Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana, dosen UI Hikmahanto Juwana, dan pengamat kepolisian Bambang Bambang Widodo Umar juga diundang.

Sementara mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif yang juga diundang, namun tidak bisa hadir karena berada di Yogyakarta.