Undang-Undang Bikin Hubungan Rusia-Ukraina Panas Lagi

Tapi, Ukraina berpendapat lain. Mereka ingin mengambil alih kembali wilayah-wilayah mereka yang sudah dikuasai Rusia maupun pemberontak yang pro-Negeri Beruang Merah itu.

Dalam UU tersebut tercantum jelas bahwa mereka akan melakukan segala upaya, termasuk dengan kekuatan militer, untuk menyatukan kembali Ukraina.

Presiden Ukraina Petro Poroshenko menegaskan bahwa UU tersebut akan membantu mengontrol wilayah timur negaranya. Baik itu secara politik maupun diplomatik.

Kesepakatan Minsk tidak disinggung sama sekali dalam UU tersebut. Sebagian besar penduduk Ukraina memang tak senang dengan kesepakatan itu.

Volodymyr Fesenko, kepala pusat penelitian Penta, mengungkapkan bahwa tujuan utama UU yang baru disahkan itu adalah melindungi kepentingan-kepentingan Ukraina di pengadilan internasional.

Meski begitu, beberapa poin menjadi kritik para pengamat. Termasuk tidak ada tanggal pasti kapan tepatnya Rusia menjajah Ukraina. Apakah saat mengambil alih Crimea atau sebelumnya.

Sebab, tanpa adanya tanggal yang tepat, bisa timbul masalah di pengadilan internasional. Beberapa lainnya menyebut UU itu hanya membuat Presiden Poroshenko memiliki kekuasaan yang lebih besar untuk mengerahkan pasukan.

Sementara itu, Rusia juga menuding AS ikut memanaskan konflik di Ukraina dengan membantu persenjataan batalyon ultranasionalis Ukraina Azov. Pasukan tak resmi Ukraina itu tampak membawa senjata antitank buatan Negeri Paman Sam tersebut.