Ungkap Semua Kesulitan Daerah Menangani Covid-19, Ganjar Minta Pemerintah Pusat tak Kaku

jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat tidak perlu kaku dalam menjalankan program penyaluran bantuan sosial.

Pasalnya, penerapan di lapangan sangat sulit dan berpotensi menimbulkan permasalahan.

Hal itu disampaikan Ganjar kepada Ketua Gugus Tugas COVID-19, Doni Monardo saat rapat terbatas melalui video conference, Minggu (3/5). Hadir dalam rapat itu, jajaran dirjen dari sejumlah kementerian dan gubernur se Jawa-Bali.

"Persoalan bansos ini sudah menimbulkan geger genjik. Di kalangan bawah sudah ribut-ribut sampai sejumlah pimpinan daerah merasa dibentur-benturkan. Ini sudah terjadi, sampai ada satu kades di Jateng yang viral gara-gara ini," keluh Ganjar.

Ganjar meminta pemerintah pusat tidak kaku dalam implementasi penyaluran bantuan. Ganjar meminta ada keluwesan yang diberikan kepada daerah dalam penyaluran sejumlah bantuan itu.

"Misalnya begini, ada warga yang sudah dapat PKH, dia tanya apakah masih bisa memperoleh bantuan lain. Sesuai undang-undang kan tidak boleh, tapi nyatanya dia kekurangan," tambahnya.

Ganjar memaparkan, di Banyumas ada seorang kepala desa yang mengatakan sudah mendata 300 warganya yang berhak mendapatkan bantuan ke pusat.

Dari data itu, yang turun dan mendapatkan bantuan hanya 200 orang. Ironisnya, 200 orang itu beda dengan data yang diusulkan.