Ungkit Kasus Mustofa Nahrawardaya dan Bupati Boyolali, IPW Minta Polri Tidak Tebang Pilih

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane berharap Polri bersikap adil, tidak memihak dan tak tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum.

Neta mengingatkan, Polri jangan hanya menangkap sejumlah pendukung calon presiden Prabowo Subianto yang diduga terlibat penyebaran kebencian dan hoaks lewat media sosial. Menurutnya, Polri perlu juga menjelaskan nasib kasus ujaran kebencian yang diduga dilakukan Bupati Boyolali Seno Samudro terhadap Prabowo Subianto.

Sebab, lanjut Neta, Bupati Seno sudah dua kali dilaporkan melakukan ujaran kebencian terhadap capres 02 di Polda Jawa Tengah dan di Mabes Polri pada 5 November 2018. Hingga kini, kata Neta, tidak ada penjelasan dari Polri tentang nasib kasus bupati Boyolali itu.

"Sementara dalam kasus ujaran kebencian yang diduga dilakukan Mustofa Nahrawardaya, Polri bekerja cepat menangkap tim IT capres 02 tersebut," kata dia, Selasa (28/5).

(Baca Juga: Kasus Hinaan Bupati Seno ke Prabowo, Polisi Garap 4 Saksi)

Neta memahami bahwa Polri punya pertimbangan sendiri dalam menangani sebuah kasus. Dia menyebut belakangan ini memang cukup banyak pendukung Prabowo dilaporkan ke polisi ketimbang yang mendukung Joko Widodo.

Menurutnya, sebagian besar dilaporkan menyangkut dugaan hoaks yang bisa mengganggu keamanan masyarakat. Misalnya, kata Neta, dalam kasus Mustofa, twitannya di Twitter bisa membuat kemarahan publik terhadap polisi, padahal apa yang disampaikan tidak benar. "Belakangan Mustofa meralat twitnya tersebut," tegasnya.

Menurut Neta, kasus Mustofa ini harus menjadi pembelajaran bagi para publik figur agar jangan mudah terprovokasi dengan media sosial. Sebab, jika seorang publik figur melakukan cuitan sesuatu yang tidak benar, publik pasti akan cepat mempercayainya.