Uni Eropa Dituduh Mengabaikan Hancurnya Demokrasi di Belarusia

jpnn.com, VILNIUS - Menteri Luar Negeri Lithuania Linas Linkevicius menyebut kelambanan aksi yang dilakukan Uni Eropa (EU) terhadap Belarusia dalam isu kecurangan pemilu presiden menjadi hal yang mencoreng kredibilitas kebijakan luar negeri organisasi kawasan tersebut.

"Terkadang, kita terlambat bereaksi dan langkah-langkah kita pun terpecah-pecah serta tidak menimbulkan kesan bagi masyarakat atau orang-orang yang berkuasa," kata Linkevicius dalam wawancara dengan surat kabar Financial Times yang diterbitkan pada Minggu (6/9).

"Ketika kita tidak teguh dengan komitmen nasional kita, hal itu akan merusak fondasi kita sendiri. Rakyat Belarusia tidak semestinya merasa ditinggalkan," kata dia menambahkan.

Linkevicius juga mengatakan bahwa dia lebih memilih EU untuk menggunakan sanksi, seperti halnya yang dilakukan oleh Lithuania, Latvia, dan Estonia terhadap Presiden Belarusia Alexander Lukashenko dan 29 pejabat negara itu.

Pemimpin oposisi Belarusia Sviatlana Tsikhanouskaya pada Jumat (4/9) meminta Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk mengutuk aksi kekerasan yang dilakukan oleh Lukashenko terhadap para peserta demonstrasi, yang menuduh Lukashenko mencurangi pemilu Agustus lalu sehingga presiden sejak 1994 itu terpilih kembali.

Tsikhanouskaya juga meminta komunitas internasional untuk menjatuhkan sanksi kepada perseorangan yang bertanggung jawab atas pelanggaran dalam pemilu. Ia berbicara dari ibu kota Lithuania, Vilnius --tempat tujuan ia melarikan diri setelah Lukashenko memerintahkan tindakan keras.

Lukashenko, yang telah menjabat selama 26 tahun dalam lima periode berturut-turut, menghadapi gelombang protes dari pihak oposisi sejak kemenangannya kembali pada 9 Agustus.

Ia membantah tuduhan bahwa pihaknya mencurangi pemilu itu. Ia juga menolak tuntutan untuk mundur. (ant/dil/jpnn)