Unsur Pimpinan DPR-MPR Masih Berbeda Pendapat

JAKARTA - Pro dan kontra rencana pembentukan Panitia Kerja (Panja) Anti Mafia Anggaran mulai bergulir di Senayan. Namun, unsur pimpinan DPR RI dan MPR RI berbeda pendapat. Pimpinan DPR tampak setuju, sementara punggawa MPR menolak sebagian konsepnya.

Dalam hal ini, DPR menggiring agar kebocoran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) diproses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum. Sementara sebaliknya, MPR setuju agar diproses pada Panja Anti Mafia Anggaran.

"Sebenarnya yang lebih terpenting justru kita dorong untuk bisa ditindaklanjuti oleh KPK dan aparat penegak hukum. Terlalu lama kalau Panja (mengurusi) mengenai kesimpangsiuran anggaran kemarin. Lebih baik KPK yang menindaklanjutinya," ucap Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso, Kamis (28/7), di Jakarta.

Lebih jauh, Priyo mengaku malah berpikiran agar lebih baik tidak dibentuk Panja Anti Mafia Anggaran. "Kalau KPK lebih (bersifat) jalan tol. Tapi ke depan semua harus berbenah," tegasnya pula.