Upah Pungut Dihentikan, APBD jadi Sasaran

JAKARTA - Maraknnya kritik dan suara miring atas rencana pemberian orientasi terhadap kepala daerah baru, tak menyurutkan langkah Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Menurutnya, orientasi itu menjadi sangat penting lantaran sebagai antisipasi agar kepala daerah tidka tersandung korupsi.

Kepada wartawan usai peresmian Masjin An-Nuur di komplkes Kementerian Dalam Negeri, Jumat (30/4), Mendagri menyatakan, korupsi terjadi karena memang ada kepala daerah yang berniat menggasak uang APBD. Namun Gamawan juga mengakui, ada kepala daerah yang terseret korupsi karena ketidaktahuannya.

"Orang korupsi itu kan karena niat. Kalau ada peluang, tentu langsung dimanfaatkan. Tetapi memang ada kepala daerah yang tidak tahu. Untuk mencegah yang tidak tahu ini, kita akan beri orientasi ke kepala daerah terpilih. Hasil pilkada tahun ini mulau kita orientasikan," ujar Gamawan seraya menyebut sejumlah kepala daerah yang terseret kasus korupsi karena kekurangpahaman dalam hal pemerintahan dan anggaran.

Belum lagi, lanjut Gamawan, biaya calon untuk bisa ikut Pilkada bisa mencapai puluhan bahkan ratusan miliar. "Mau jadi kepala daerah keluar Rp 50 miliar, sementara upah pungut sudah tidak boleh lagi. Jadi bisa saja pragmatis langsung ambil uang APBD," urainya.