Urbanisasi Tinggi, Jokowi Salahkan Pemerintah Pusat

jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tampaknya sudah kehabisan akal untuk mengatasi masalah pertambahan penduduk akibat urbanisasi di ibu kota. Segala cara sudah dilakukan, namun arus urbanisasi tetap tinggi.

Gubernur yang akrab disapa Jokowi ini mengatakan bahwa cara yang paling efektif sebenarnya melarang warga pendatang masuk ke Jakarta. Namun, hal ini tidak mungkin dilakukan karena akan melanggar hak asasi warga.

"Itu hak ekonomi mereka, masak Jakarta mau kita pagarin, digembok, ya enggak mungkin," kata Jokowi kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (13/8).

Jokowi menegaskan, masalah urbanisasi memang tidak mungkin diselesaikan oleh pemerintah Jakarta. Menurutnya, urbanisasi adalah imbas dari masalah yang ada di daerah asal para pendatang. Pembangunan yang belum merata akhirnya membuat banyak orang dari daerah nekat mengadu nasib di ibu kota.

"Yang benar pemerataan pembangunan di daerah, mendorong investasi, tidak hanya di Jakarta. Tapi itu urusan pemerintah pusat, bukan urusan saya," ujar Jokowi.

Tahun ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk menggelar operasi pembinaan kependudukan (binduk) demi menahan gelombang pendatang baru. Jokowi hanya bisa berharap operasi yang menekankan upaya sosialisasi tersebut dapat mengurangi jumlah pendatang.

"Dari awal kan sudah sosialisasi keluarga, jangan bawa anggotanya lagi ke Jakarta. Mudah-mudahan itu bisa mengatasinya," tandas mantan Wali Kota Surakarta ini. (dil/jpnn)