Urus RPH, Pemda Jangan Hanya Mikir PAD

Rabu, 24 Agustus 2011 – 21:39 WIB

Direktur Kesehatan Masyarakat Kementan Jayadi Gunawan menambahkan, pada umumnya RPH itu dikelola oleh pemerintah daerah. Maka dari itu, dia berharap dalam mengelola RPH, Pemda tidak hanya berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja.

"Tapi mengutamakan pelayanan publik. Walaupun mau mendapatkan PAD, tapi aspek pelayanan publik jangan diabaikan, dan jangan sampai melupakan pemeliharaan," ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron menegaskan, tidak terawatnya RPH itu tentunya menjadi temuan kalangan legislatif. Menurut dia, Komisi IV DPR RI tidak hanya mengunjungi RPH yang ada di Bandung ini saja, di tempat lain yang pernah dikunjungi pun kondisinya tidak layak. "Pantas saja Australia menilai tidak layak, seperti disini sudah tidsk terurus, letaknya berada di tengah kota. Kita lihat sangat tidak layak adanya," kata dia.

Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, perlu ada renovasi RPH. Karena setiap tahun ada anggarannya. "Paling tidak kala lihat sistem anggaran, baru bisa direalisasikan pada 2012," tegasnya. Dia juga merasa aneh bahwa dari ratusan RPH yang ada di Indonesia, baru 10 persen saja yang memiliki sertifikasi halal. "90 persennya belum," kata Herman. (boy/jpnn)

BANDUNG -- Satu dari lima Rumah Potong Hewan (RPH) di Kota Bandung, Jawa Barat, kondisinya memprihatinkan dan tak terurus. Hal itu diakui oleh Komisi

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next