Urusan Guru Honorer Belum Selesai, kok Sibuk Menggerogoti Kepengurusan PB PGRI

jpnn.com, JAKARTA - Ketum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Prof. Unifah Rosyidi akhirnya angkat bicara terkait mosi tidak percaya yang dilayangkan sejumlah pengurus.

Menurut dia sangat tidak fair langkah yang ditempuh sejumlah oknum dengan mengatasnamakan 18 pengurus PGRI provinsi untuk menjatuhkannya sebagai ketum PB PGRI. Ada cara-cara lebih intelek jika ingin menduduki kepengurusan di PB PGRI.

"Kalau mau jadi ketum PB PGRI silakan ikut pencalonan. Itu wadah resmi, bukan malah menjatuhkan kepengurusan PB PGRI tanpa data valid dan mencatut nama pengurus provinsi," kata Bu Uni, sapaannya dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (17/6).

Dia menegaskan upaya menggerogoti kepengurusan (PB PGRI) dari dalam sangat tidak elok, bahkan menjatuhkan muruah PGRI sebagai organisasi profesi guru.

Bu Uni menambahkan PGRI saat ini masih fokus menyelesaikan masalah guru honorer. Sebagai rumah besarnya para guru, seharusnya seluruh pengurus PGRI memusatkan pikirannya untuk membantu honorer mendapatkan statusnya sebagai aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (ASN PPPK).

"Tugas PGRI untuk meningkatkan status dan kesejahteraan guru honorer itu masih banyak. Kok ini malah sibuk menggerogoti kepengurusan PB PGRI," tegasnya.

Pada kesempatan sama, Wakil Sekjen PB PGRI Dr. Muhir Subagja menyoroti keberadaan Tim 9. Tim 9 yang merupakan pengurus PB PGRI dinilai ikut memantik perpecahan di tubuh PGRI.

Ironinya Tim 9 ini tidak aktif dalam setiap agenda PB PGRI. Bagaimana bisa menyudutkan ketum PB PGRI tanpa fakta-fakta jelas.