JPNN.com 
Usul Bubarkan IPDN, Ahok Dinilai Tak Paham Sejarah
jpnn.com - JAKARTA - Alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sangat kecewa dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta yang mengusulkan agar Presiden Joko Widodo membubarkan sekolah pencetak pamong praja tersebut. Gubernur yang disapa Ahok itu pun dinilai tak paham sejarah.
"Saya mewakili alumni IPDN menyayangkan pernyataan Gubernur DKI Jakarta. Kami cukup kaget, ada seorang gubernur melontarkan usul pembubaran IPDN. Pak Ahok mungkin tidak mengetahui, serta paham jejak sejarah berdirinya IPDN," ujar Sekjen Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK), Arief M Edie, Minggu (6/9).
Menurut Arief, IPDN sudah ada sejak zaman Soekarno. Bahkan, Bung Karno sendiri yang meresmikan berdirinya sekolah pamong praja tersebut. Selain itu, faktanya saat ini tidak hanya DKI Jakarta yang memakai lulusan IPDN. Namun tersebar sampai level terendah pemerintah, menjadi camat atau lurah hingga daerah perbatasan dan banyak kepala daerah merasa puas dengan kinerja alumni IPDN.
"Jadi kami sangat menyayangkan Ahok sampai mengeluarkan pernyataan seperti itu. Sebagai alumni IPDN, kami sangat kecewa dan terluka. Meski begitu, itu adalah hak seorang Ahok. Jika memang rakyat Indonesia menginginkan IPDN dibubarkan, bagi kami itu tak masalah. Asal memang rakyat yang meminta," ujarnya.
Arief menduga mungkin saat ini Ahok lagi pusing mengurus Jakarta. Sehingga kemudian keluar pernyataan yang sangat disayangkan. Menurutnya, kalau memang ada beberapa oknum lulusan IPDN berbuat cela, tak bisa kemudian disimpulkan lembaganya juga tercela.
"Terus terang pernyataan Ahok itu sangat mengganggu. Tidak hanya melukai alumni, namun juga lembaga. Tak bisa kelakuan oknum ditimpakan pada lembaga. Ahok lupa, dia dan Jakarta hanya sebagian kecil dari NKRI. Ada 34 provinsi. Kalau Ahok sebut oknum kami tak masalah, namun jangan menjustifijkasi semuanya salah," ujarnya.
Meski terluka, Arief meminta para alumni IPDN tidak emosional menanggapi pernyataan Ahok. Tetap menunjukkan kinerja sebaik-baiknya. Tak perlu banyak pernyataan, apalagi sampai emosional.
"Rakyat dan pemerintah pasti bisa menilai, apakah statemen seorang Ahok mampu mengalahkan kepuasan ratusan pemimpin pemerintahan daerah atas kinerja pamong praja yang tersebar di seluruh Indonesia," ujar Arief. (gir/jpnn)
